Bank Soal PKn
(Ujian IT SMA)
BANK SOAL
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
KELAS XI
IPA/IPS SMA AL
AZHAR 3 BANDARLAMPUNG
1.
Budaya politik adalah
nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi
tentang bagaimana pemerintahan seharusnya dilaksanakan dan tentang apa
yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pernyataan tersebut adalah pengertian
budaya politik menurut……..
a.
Samuel Beer
b.
Rusadi Sumintapura
c.
Budiyanto
d.
Sidney Verba
e.
Almond dan Verba
2.
Budaya politik yang ditemukan
dalam masyarakat tradisional dan sederhana adalah…….
a.
Budaya politik subjek
b.
Budaya politik partisipan
c.
Budaya politik parochial
d.
Budaya politik kaula
e.
Budaya politik campuran
3.
Budaya politik yang dicirikan
dengan masyarakat yang memiliki kesadaran terhadap system politik, tapi bersikap
pasrah pada keadaan…….
a.
Budaya politik subjek
b.
Budaya politik partisipan
c.
Budaya politik parochial
d.
Budaya politik kaula
e.
Budaya politik campuran
4.
Budaya politik yang dicirikan
masyarakat yang secara potensial terlibat di dalam pembuatan keputusan adalah
………
a.
Budaya politik subjek
b.
Budaya politik partisipan
c.
Budaya politik parochial
d.
Budaya politik kaula
e.
Budaya politik campuran
5.
Budaya politik di Indonesia
dipengaruhi oleh ……
a.
Budaya politik bangsa lain
b.
Budaya asli bangsa Indonesia
c.
Pemerintahan yang berkuasa
d.
Partai politik yang mendominasi
e.
Budaya yang dimiliki oleh
bangsa lain
6.
Pandangan tradisional terutama
sekali dianut oleh masyarakat Indonesia
yang tinggal di….
a.
Pedesaan
b.
Perkotaan
c.
Luar negeri
d.
Daerah urban
e.
Ibukota
7.
Berikut ini adalah tujuan dari
sosialisasi, kecuali…..
a.
Agar individu memiliki
keacakapan untuk dapat berkomunikasi dengan individu lain
b.
Agar individu dapat berprilaku
sesuai batasan-batasan yang berlaku
c.
Agar individu dapat memiliki
kecakapan hidup sebagai bekal untuk dapat bersaing di masyarakat
d.
Agar individu memiliki
keyakinan tentang agama
e.
Agar individu dapat mencapai
segala keinginannya
8.
Sosialisasi yang berlangsung di
lingkungan keluarga disebut ……
a.
Sosialisasi formal
b.
Sosialisasi khusus
c.
Sosialisasi primer
d.
Sosialisasi nonformal
e.
Sosialisasi sekunder
9.
Partisipasi politik ialah
kegiatan warga Negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan
Untuk mempengaruhi seleksi
pejabat-pejabat Negara dan atau tindakan-tindakan yang mereka ambil.
Partisipasi politik tersebut dikemukakan oleh……..
a.
Norman H.Die dan Sidney Verba
b.
Miriam Budiarjo
c.
Herbet Mc. Closky
d.
Soejono Soekanto
e.
Budiyanto
10.
Berikut ini yang termasuk
partisipasi pasif adalah :
a.
Kegiatan warga negara
mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum
b.
Mengajukan alternative
kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan
pemerintahan
c.
Mentaati peraturan /pemerintah,
menerima dan melaksanakan begitu saja setiap kebijakan pemerintah
d.
Ikut serta dalam pemilihan umum
e.
Membayar pajak
11.
Partisipasi individual
berbentuk kegiatan ……..
a.
Kegiatan pemilihan umum
b.
Mengajukan usul mengenai
kebijakan
c.
Membentuk dan bergabung dalam
kelompok kepentingan
d.
Berdemonstrasi
e.
Mengajukan petisi
12.
Bentuk partisipasi konvensional
adalah …….
a.
Mengajukan petisi
b.
Berdemonstrasi
c.
Mogok
d.
Membentuk dan bergabung dalam
kelompok kepentingan
e.
Melakukan tindak kekerasan
politik
13.
Bentuk partsipasi politik yang
dilakukan dalam budaya politik partisan adalah …….
a.
Tidak mengikuti pemilihan umum
b.
Menjalankan setiap keputusan
pemerintah begitu saja
c.
Taat membayar pajak
d.
Menyampaikan ketidakpuasan
terhadap kebijakan pemerintah
e.
Acuh terhadap kegiatan kampanye
14.
Mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk
meluruskan kebijakan adalah salah satu kegiatan
Partisipasi politik …….
a.
Pasif
b.
Aktif
c.
Konvensional
d.
Non Konvensional
e.
Inkonstitusional
15.
Berikut ini adalah
faktor-faktor lingkungan yang dapat menimbulkan perubahan di dalam budaya
politik, kecuali ……
a.
Media massa
b.
Ideology
c.
Mobilitas politik
d.
Partai pilitik
e.
Penguasa
16.
Salah satu contoh penyebaran
nilai-nilai politik oleh media massa adalah ……
a.
Melaksanakan aksi demonstrasi
b.
Menjadi anggota partai politik
c.
Turut serta dalam pengambilan
keputusan di sekolah
d.
Mengikuti upacara sekolah
setiap hari senin
e.
Kampanya melalui media televise
dan surat kabar
17.
Kegiatan yang bertujuan untuk
melakukan pendekatan dengan pejabat-pejabat pemerintah
atau pemimpin politik
dengan tujuan mempengaruhi keputusan-keputusan disebut ………
a.
Pemilihan umum
b.
Konfrontasi
c.
Lobbying
d.
Voting
e.
Diskusi politik
18.
Pemilihan umum dijadikan
sebagai alat dan legitimasi bagi penguasa untuk tetap menduduki
kekuasaannya. Hal tersebut
terjadi pada negara yang menerapkan sistem politik ……….
a.
Demokratis
b.
Partisipasif
c.
Kerakyatan
d.
Liberal
e.
Otoriter
19.
Menurut prinsip ideology,
demokrasi dibedakan atas ………..
a.
Demokrasi formal, demokrasi
material dan demokrasi campuran
b.
Demokrasi konstitusional dan
demokrasi rakyat
c.
Demokrasi sistem parlementer
dan demokrasi system presidensial
d.
Demokrasi langsung dan
demokrasi tidak langsung
e.
Demokrasi tradisional dan
demokrasi modern
20.
Kekuasaan pemerintahan berada
di tangan rakyat mengandung pengertian di bawah ini, kecuali
a.
Pemerintahan dari rakyat
b.
Pemerintahan karena rakyat
c.
Pemerintahan untuk rakyat
d.
Pemerintahan oleh rakyat
e.
Pemerintah untuk penguasa
21.
Prinsip demokrasi Pancasila
tercermin dalam sila ………
a.
Satu
b.
Dua
c.
Tiga
d.
Empat
e.
Lima
22.
Presiden Soeharto mengundurkan
diri dari jabatannya pada tanggal ………
a.
13 Mei 1998
b.
21 Mei 1998
c.
21 Agustus 1998
d.
13 April 1998
e.
13 Agustus 1998
23.
Lembaga yang berwenang
menyelesaikan sengketa hasil pemilu adalah ……….
a.
Mahkamah Agung
b.
Komisi Pemantau Pemilu
c.
Mahkamah Yudisial
d.
Komisi Pemilihan Umum
e.
Mahkamah Konstitusi
24.
Dekrit Presiden dikeluarkan
tanggal …….
a.
5 Juli 1959
b.
5 Agustus 1959
c.
5 Juli 1950
d.
11 Maret 1966
e.
11 Maret 1959
25.
Salah satu dari penyimpangan
konstitusi yang sangat mendasar yang dilakukan pemerintah dalan kurun waktu
1945-1949 adalah ….
a.
Lahinya pemerintah darurat republik
Indonesia Serikat
b.
Perubahan kabinet Presidensil
menjadi kabinet Parlementer
c.
Tugas seorang kepala pemerintah
dipimpin oleh seorang menteri
d.
Berpindahnya ibukota Negara RI
ke Yogyakarta
e.
Perubahan system demokrasi
dengan banyak partai
26.
Pada waktu berlakunya UUD 1945
bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik dengan system kabinet
presidensial, sedangkan pada waktu berlakunya konstitusi RIS 1949 bentuk
pemerintahannya adalah ……..
a.
Kesatuan yang berbentuk
republic
b.
Republik dengan system kabinet
parlementer
c.
Republik yang berbentuk
federasi
d.
Kesatuan dengan system
Demokrasi Terpimpin
e.
Serikat dengan system
konstitusional
27.
Bila dibandingkan dengan
demokrasi lain, demokrasi Pancasila mempunyai ciri khas yaitu ……..
a.
Menjamin kebebasan dan hak yang bertanggung jawab.
b.
Memberi perlindungan semua
hak-hak politik
c.
Lebih mengutamakan musyawarah
mufakat
d.
Musyawarah mufakat menjadi
tolak ukur keputusan
e.
Mufakat menjadi keharusan dalam
musyawarah
28.
Dalam pelaksanaan demokrasi
harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut, kecuali ……….
a.
Keamanan dari partai-partai
politik
b.
Hak dan kewajiban yang seimbang
c.
Rakyat ikut serta dalam
pemerintahan
d.
Kemanusiaan yang adil dan
beradab
e.
Mewujudkan keadilan social
29.
Keadilan dapat diartikan
sebagai ………
a.
Mempertahankan sesuatu yang
dianggap benar
b.
Memberikan sesuatu sesuai
dengan apa yang menjadi haknya
c.
Persamarataan
d.
Merasa diri paling benar
e.
Menjalankan perintah meskipun
ada larangan
30.
Sendi pokok keadilan agar dapat
dilaksanakan sebaik-baiknya di dalam kehidupan masyarakat
a.
Politik
b.
Kekuasaan
c.
Demokrasi
d.
Hukum
e.
Hak asasi manusia
31.
Penegakan keadilan dalam suatu
negara tidak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan akan hak-hak asasi setiap warga
Negara. Pada intinya, dalam konteks berbangsa dan bernegara penegakan keadilan
juga bertujuan untuk ………
a.
Meningkatkan pembangunan
b.
Merangsang pertumbuhan ekonomi
c.
Mengubah nasib bangsa
d.
Memperkokoh persatuan dan
kesatuan bangsa
e.
Mempererat hubungan kita dengan
negara lain
32.
Keadilan social mengandung
pengertian bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama
a.
Untuk mengembangkan potensi
yang dimilikinya
b.
Untuk menikmati hasil yang
diperoleh orang lain
c.
Dapat mengambil dan mengolah
sumber kekayaan Negara
d.
Untuk memakai fasilitas milik
Negara
e.
Dapat memenuhi kebutuhan atas dasar
sama rata sama rasa
33.
Pemerintahan dalam arti luas
mempunyai pengertian kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan ke
dalam dan ke luar. Oleh karena itu, pemerintah harus mempunyai kekuatan
militer atau kemampuan untuk mengendalikan
angkatan perang, kekuasaan legislative atau dalam arti pembuatan undang-undang
dan mempunyai kekuatan financial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan
masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam penyelenggaraan
peraturan. Pengertian ini dikemukakan oleh …….
a.
Kooiman
b.
C.F Strong
c.
R. Mac Iver
d.
Samuel Edward Finer
e.
Sri Soemantri
34.
Dalam penyelenggaraan
kepemerintahan yang baik, terdapat tiga
factor yang berperan besar dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik. Ketiga
factor tersebut adalah ………
a.
Pemerintah, petani dan pihak
swasta
b.
Pemerintah, pihak luar negeri
dan masyarakat
c.
Pemerintah, pihak swasta dan
masyarakat madani
d.
Masyarakat madani, pihak swasta
dan nelayan
e.
Pemerintah, pihak swasta dan
konglomerat
35.
Berikut ini adalah fungsi
masyarakat madani, kecuali ……..
a.
Menjaga agar hak-hak masyarakat
terlindungi
b.
Mempengaruhi kebijakan publik
c.
Kontrol pemerintah
d.
Tata usaha Negara
e.
Sarana komunikasi antar
masyarakat
36.
Langkah utama yang perlu untuk
menciptakan birokrat yang professional adalah …….
a.
Mekanisme penerimaan staf yang
efektif dan sistem pengembangan karir
yang jelas
b.
Peningkatan anggaran
kesejahtaraan pegawai
c.
Pemberian fasilitas-fasilitas
terhadap para pegawai, seperti rumah dinas
d.
Peningkatan jam kerja
e.
Pemberian jaminan masa depan
berupa pension
37.
Berikut ini yang bukan prinsip
kepemerintahan yang baik menurut UNESCAP adalah ……..
a.
Partisipasi masyarakat
b.
Berorientasi pada consensus
c.
Profesionalisme
d.
Keadilan
e.
Akuntabilitas
38.
Perwujudan good governance
harus berawal dari reformasi di bidang ……….
a.
Kesehatan
b.
Pendidikan
c.
Kemiliteran
d.
Ekonomi
e.
Birokrasi
39.
Di Indonesia, kekuasaan
kehakiman dilakukakan oleh ………
a.
Presiden dan DPR sebagai
lembaga eksekutif dan legislative
b.
Mahkamah Agung dan badan yang
berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan agama,
Peradilan militer, peradilan tata usaha Negara dan oleh
sebuah Mahkamah Konstitusi
c.
TNI dan POLRI
d.
Eksekutif, Legislatif dan
Yudikatif
e.
MPR dan DPR
40.
Lembaga peradilan di Indonesia
diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 ……….
a.
Pasal 18
b.
Pasal 27
c.
Pasal 24
d.
Pasal 32
e.
Pasal 29
f.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar