Baiklah anak-anak ku semua minggu ini kita akan melakukan Uji Blok materi HAM.
Silahkan kalian kerjakan hasilnya kirim di kolom komentar.
Jangan lupa sholat dhuha dan berdoa sebelum mengerjakan nya.
Uji Blok Kelas XII IPA 1
1. Secara garis besar hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi enam macam. Berikut ini yang BUKAN merupakan hak asasi manusia adalah ...
A. Hak Asasi Pribadi/Personal Rights
B. Hak Asasi Politik/Political Rights
C. Hak Asasi Hukum/Legal Equality Rights
D. Hak Asasi Ekonomi/Property Rigths
E. Hak Asasi Memperoleh Pesangon
2. Undang-Undang yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia adalah UU ...
A. Nomor 29 Tahun 1990
B. Nomor 29 Tahun 1998
C. Nomor 39 Tahun 1999
D. Nomor 49 Tahun 1999
E. Nomor 59 Tahun 2009
A. Nomor 29 Tahun 1990
B. Nomor 29 Tahun 1998
C. Nomor 39 Tahun 1999
D. Nomor 49 Tahun 1999
E. Nomor 59 Tahun 2009
3. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan tentang beberapa macam hak , di antaranya adalah sebagai berikut ...
A. Hak Laki-laki
B. Hak memperoleh warisan
C. Hak berdagang dan bertani
D. Hak mempelai pria dan wanita
E. Hak Untuk Hidup, Hak Wanita, Hak Anak
A. Hak Laki-laki
B. Hak memperoleh warisan
C. Hak berdagang dan bertani
D. Hak mempelai pria dan wanita
E. Hak Untuk Hidup, Hak Wanita, Hak Anak
4. Di antara upaya yang dilakukan negara Indonesia untuk memajukan, menghormati, dan menegakkan hak asasi manusia adalah membentuk peraturan perundang-undangan tentang HAM seperti berikut ...
A. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 19990 tentang Hak Asasi Manusia
B. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
C. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
D. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
E. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 20009 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
A. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 19990 tentang Hak Asasi Manusia
B. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
C. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
D. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
E. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 20009 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
5. Usaha negara dalam menangani kasus pelanggaran yang menyangut anak-anak adalah dengan membentuk kelembagaan HAM ...
A. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
B. Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan
C. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
D. Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia
E. Lembaga Sensor Film Indonesia
A. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
B. Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan
C. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
D. Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia
E. Lembaga Sensor Film Indonesia
6. Berikut ini merupakan faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia, KECUALI ....
A. Sikap egois
B. Transparansi peradilan
C. Sikap tidak toleran
D. Penyalahgunaan kekuasaan
E. Ketidaktegasan aparat penegak hukum
A. Sikap egois
B. Transparansi peradilan
C. Sikap tidak toleran
D. Penyalahgunaan kekuasaan
E. Ketidaktegasan aparat penegak hukum
7. Berikut ini yang BUKAN termasuk Instrumen-Instrumen HAM Internasional adalah ...
A. UUD 1945
B. Piagam Madinah
B. Piagam Madinah
C. Declaration by United Nations
D. Universal Declaration of Human Rights
E. Deklarasi Wina tentang HAM bagi NGO
E. Deklarasi Wina tentang HAM bagi NGO
8. Yang termasuk Peradilan Internasional HAM adalah sebagai berikut ...
A. Mahkamah Agung
B. Pengadilan tinggi kelas A
C. Pengadilan Militer
D. Pengadilan Agama
E. Mahkamah Pidana Internasional
A. Mahkamah Agung
B. Pengadilan tinggi kelas A
C. Pengadilan Militer
D. Pengadilan Agama
E. Mahkamah Pidana Internasional
9. Salah satu contoh pelaksanaan Hak Asasi Manusia bidang sosial dan budaya adalah ....
A. Mendapat pengajaran
B. Memilih perguruan tinggi negeri
C. Mendapatkan pengajaran dan mengembangkan kebudayaan
D. Mengembangkan kebudayaan
E. Mendapatkan pendidikan secara gratis
A. Mendapat pengajaran
B. Memilih perguruan tinggi negeri
C. Mendapatkan pengajaran dan mengembangkan kebudayaan
D. Mengembangkan kebudayaan
E. Mendapatkan pendidikan secara gratis
10. Kejahatan berat yang menjadi keprihatinan masyarakat internasional adalah ....
A. Genocida
B. Pencurian uang di bank internasional
C. Pelecehan nama baik kepala negara
D. Sindikat narkotika dan obat-obatan terlarang
E. Pembunuhan terhadap orang asing
A. Genocida
B. Pencurian uang di bank internasional
C. Pelecehan nama baik kepala negara
D. Sindikat narkotika dan obat-obatan terlarang
E. Pembunuhan terhadap orang asing
11. Salah satu upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia, yaitu dibuatnya peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia yang diatur dalam ....
A. UU No. 5 Tahun 1998 B. Keppres No. 181 tahun 1998
C. UU No. 26 Tahun 2000
D. UU No. 39 Tahun 1999
E. Keppres No. 129 Tahun 1999
12. Sebagai bentuk perhatian pemerintah Indonesia terhadap penegakan Hak Asasi Manusia adalah ....
A. mengembangkan kebebasan pers
B. Membentuk Komnas HAM dan pengadilan HAM
C. Memasukkan pendidikan kewarganegaraan di sekolah
D. Mengekang pengunjuk rasa dengan menggunakan kekerasan
E. Memilih jaksa agung yang berani
A. mengembangkan kebebasan pers
B. Membentuk Komnas HAM dan pengadilan HAM
C. Memasukkan pendidikan kewarganegaraan di sekolah
D. Mengekang pengunjuk rasa dengan menggunakan kekerasan
E. Memilih jaksa agung yang berani
13. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Merupakan bunyi UUD 1945 pasal ....
A. Pasal 29 ayat 2 D. Pasal 28 J ayat 2
A. Pasal 29 ayat 2 D. Pasal 28 J ayat 2
B. Pasal 28 I ayat 5 E. Pasal 28 I ayat 4
C. Pasal 28 J ayat 1
C. Pasal 28 J ayat 1
14. Pengadilan tingkat banding, yaitu ….
A. Mahkamah Agung
B. Pengadilan Tinggi
C. Pengadilan Negeri
D. Pengadilan Agama
E. Peradilan HAM
A. Mahkamah Agung
B. Pengadilan Tinggi
C. Pengadilan Negeri
D. Pengadilan Agama
E. Peradilan HAM
15. Lembaga peradilan yang bertugas mengadili anggota-anggota TNI, meliputi angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara yaitu ….
A. Pengadilan Militer
B. Pengadilan Agama
C. Pengadilan HAM
D. MK
E. Pengadilan Tipikor
A. Pengadilan Militer
B. Pengadilan Agama
C. Pengadilan HAM
D. MK
E. Pengadilan Tipikor
16. Contoh pengingkaran kewajiban sebagai warga negara adalah ...
A. menaati hukum yang berlaku
B. tidak membayar pajak
C. tidak memeluk agama
D. tidak mempunyai tempat tinggal tetap
E. penangkapan dan penahanan masyarakat sipil oleh aparat
A. menaati hukum yang berlaku
B. tidak membayar pajak
C. tidak memeluk agama
D. tidak mempunyai tempat tinggal tetap
E. penangkapan dan penahanan masyarakat sipil oleh aparat
17. Hak warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan dibiayai oleh pemerintah diatur dalam pasal ... UUD 1945.
A. 30 ayat 1
B. 31 ayat 1
C. 31 ayat 2
D. 32 ayat 1
E. 32 ayat 2
A. 30 ayat 1
B. 31 ayat 1
C. 31 ayat 2
D. 32 ayat 1
E. 32 ayat 2
18. Berikut ini merupakan contoh perilaku yang tidak sesuai dengan upaya pemajuan, penghormatan dan menegakkan HAM di Indonesia adalah …
A. Mewujudkan rasa damai dan anti kekerasan
B. Menghormati dan menghargai sesama manusia
C. Menegakkan dan mengakui hukum dan aturan HAM
D. Bersikap diskriminatif dalam menangani kasus HAM
E. Menaati dan mematuhi aturan hukum
A. Mewujudkan rasa damai dan anti kekerasan
B. Menghormati dan menghargai sesama manusia
C. Menegakkan dan mengakui hukum dan aturan HAM
D. Bersikap diskriminatif dalam menangani kasus HAM
E. Menaati dan mematuhi aturan hukum
19. Pasal-pasal UUD 1945 memberikan jaminan persamaan kedudukan warga Negara, salah satunya adalah adanya hak mendapatkan jaminan keadilan dan kesejahteraan social yang tertuang dalam pasal . . .
A. 28
B. 30
C. 34
D. 36
E. 37
A. 28
B. 30
C. 34
D. 36
E. 37
20. Perhatikan pernyataan- pernyataan berikut!
1) Hak membela Negara
2) Hak memperoleh pekerjaan
3) Hak beragama dan beribadah
4) Hak mendapatkan pendidikan
5) Hak berserikat dan berkumpul
Dari pernyataan diatas, yang merupakan hak warga Negara Indonesia yang diatur dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (2) ditunjukkan pada nomor . . .
A. 1)
B. 2)
C. 3)
D. 4)
E. 5)
1) Hak membela Negara
2) Hak memperoleh pekerjaan
3) Hak beragama dan beribadah
4) Hak mendapatkan pendidikan
5) Hak berserikat dan berkumpul
Dari pernyataan diatas, yang merupakan hak warga Negara Indonesia yang diatur dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (2) ditunjukkan pada nomor . . .
A. 1)
B. 2)
C. 3)
D. 4)
E. 5)
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusAjeng suryani
BalasHapus12 IPA 1
1.)a.hak asasi memperoleh pasangan
2.)c.No 39 tahun 1999
3.)e..hak untuk hidup,hak wanita,hak anak
4.)b.Undang² Nomer 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5.)d.komisi perlindungan anak indonesia
6.)b.Transparasi peradilan
7.)a.UUD 1945
8.)e.mahkamah pidana internasional
9.)c.mendapat pengejaran dan mengembangkan budaya
10.)d.sindikat narkotika dan obat obatan terlarang
11.)d.UU NO 39 tahun 1999
12.)b.membentuk komnas ham dan pengadilan ham
13.)e.28 I ayat 4
14.)b.pengadilan tinggi
15.)a.pengadilan militer
16.)b.Tidak membayar pajak
17.)C.31 ayat 2
18.)d.Bersikap diskriminatif dalam menangani kasus Ham
19.)a.28
20.)b.2
Septy Meliza
BalasHapus12 Ipa 1
1)E.Hak asasi memperoleh pasangan
2)C.No 39 tahun 1999
3)E.Hak untuk hidup, hak wanita,hak anak
4)B.Undang-undang nomor 29 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5)D.Komisi perlindungan anak indonesia
6)B.Transparasi peradilan
7)A.UUD 1945
8)E.Mahkamah pidana internasional
9)C.Mendapat pengejaran dan mengembangkan budaya
10)D.Sindikat narkotika dan obat obatan terlarang
11)D.UU No 39 tahun 1999
12)B.Membentuk komnas ham dan pengadilan ham
13)E.28 I ayat 4
14)B.Pengadilan tinggi
15)A.Pengadilan militer
16)B.Tidak membayar pajak
17)C.31 ayat 2
18)D.Bersikap diskriminatif dalam menangani kasus ham
19)A.28
20)B.2
Intan mahraja
BalasHapus12 IPA 1
1.E.Hak asasi memperoleh pasangan
2.C.No 39 tahun 1999
3.E.Hak untuk hidup, hak wanita,hak anak
4.B.Undang-undang nomor 29 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5.D.Komisi perlindungan anak indonesia
6.B.Transparasi peradilan
7.A.UUD 1945
8.E.Mahkamah pidana internasional
9.C.Mendapat pengejaran dan mengembangkan budaya
10.D.Sindikat narkotika dan obat obatan terlarang
11.D.UU No 39 tahun 1999
12.B.Membentuk komnas ham dan pengadilan ham
13.E.28 I ayat 4
14.B.Pengadilan tinggi
15.A.Pengadilan militer
16.B.Tidak membayar pajak
17.C.31 ayat 2
18.D.Bersikap diskriminatif dalam menangani kasus ham
19.A.28
20.B.2
Nama :Eldest Saputra
BalasHapusKelas :12 IPA 1
1.E.Hak asasi memperoleh pasangan
2.C.No 39 tahun 1999
3.E.Hak untuk hidup, hak wanita,hak anak
4.B.Undang-undang nomor 29 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5.D.Komisi perlindungan anak indonesia
6.B.Transparasi peradilan
7.A.UUD 1945
8.E.Mahkamah pidana internasional
9.C.Mendapat pengejaran dan mengembangkan budaya
10.D.Sindikat narkotika dan obat obatan terlarang
11.D.UU No 39 tahun 1999
12.B.Membentuk komnas ham dan pengadilan ham
13.E.28 I ayat 4
14.B.Pengadilan tinggi
15.A.Pengadilan militer
16.B.Tidak membayar pajak
17.C.31 ayat 2
18.D.Bersikap diskriminatif dalam menangani kasus ham
19.A.28
20.B.2
Nama:Muhammad Almas F
BalasHapusKelas:12 IPA 1
1.E.Hak asasi memperoleh pasangan
2.C.No 39 tahun 1999
3.E.Hak untuk hidup, hak wanita,hak anak
4.B.Undang-undang nomor 29 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5.D.Komisi perlindungan anak indonesia
6.B.Transparasi peradilan
7.A.UUD 1945
8.E.Mahkamah pidana internasional
9.C.Mendapat pengejaran dan mengembangkan budaya
10.D.Sindikat narkotika dan obat obatan terlarang
11.D.UU No 39 tahun 1999
12.B.Membentuk komnas ham dan pengadilan ham
13.E.28 I ayat 4
14.B.Pengadilan tinggi
15.A.Pengadilan militer
16.B.Tidak membayar pajak
17.C.31 ayat 2
18.D.Bersikap diskriminatif dalam menangani kasus ham
19.A.28
20.B.2
Nama : Dafa egitya fadillah
BalasHapusKelas : 12 IPA 1
1.E.Hak asasi memperoleh pasangan
2.C.No 39 tahun 1999
3.E.Hak untuk hidup, hak wanita,hak anak
4.B.Undang-undang nomor 29 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5.D.Komisi perlindungan anak indonesia
6.B.Transparasi peradilan
7.A.UUD 1945
8.E.Mahkamah pidana internasional
9.C.Mendapat pengejaran dan mengembangkan budaya
10.D.Sindikat narkotika dan obat obatan terlarang
11.D.UU No 39 tahun 1999
12.B.Membentuk komnas ham dan pengadilan ham
13.E.28 I ayat 4
14.B.Pengadilan tinggi
15.A.Pengadilan militer
16.B.Tidak membayar pajak
17.C.31 ayat 2
18.D.Bersikap diskriminatif dalam menangani kasus ham
19.A.28
20.B.2
Ega Berliana Putri
BalasHapus12 IPA 1
Jawab :
1. e. Hak Asasi memperoleh pesangon
2. c. Nomor 39 Tahun 1999
3. e. Hak untuk hidup, Hak wanita, Hak anak
4. b. Undang-Undang No. 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5. d. Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia
6. b. Transparasi Peradilan
7. a. UUD 1945
8. e. Mahkamah Pidana Internasional
9. c. Mendapat Pengajaran dan Mengembangkan Kebudayaan
10. d. Sindikat Narkotika dan Obat-obatan terlarang
11. d. UU No. 39 tahun 1999
12. b. Membentuk Komnas HAM dan Pengadilan HAM
13. e. Pasal 28 I ayat 4
14. b. Pengadilan Tinggi
15. a. Pengadilan Militer
16. b. Tidak membayar pajak
17. c. 31 ayat 2
18. d. Bersikap diskriminatif dalam menangani kasus HAM
19. a. 28
20. b. 2)
Nama :Della Andanniawati
BalasHapusKelas :12 ipa 1
1.E.Hak asasi memperoleh pasangan
2.C.No 39 tahun 1999
3.E.Hak untuk hidup, hak wanita,hak anak
4.B.Undang-undang nomor 29 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5.D.Komisi perlindungan anak indonesia
6.B.Transparasi peradilan
7.A.UUD 1945
8.E.Mahkamah pidana internasional
9.C.Mendapat pengejaran dan mengembangkan budaya
10.D.Sindikat narkotika dan obat obatan terlarang
11.D.UU No 39 tahun 1999
12.B.Membentuk komnas ham dan pengadilan ham
13.E.28 I ayat 4
14.B.Pengadilan tinggi
15.A.Pengadilan militer
16.B.Tidak membayar pajak
17.C.31 ayat 2
18.D.Bersikap diskriminatif dalam menangani kasus ham
19.A.28
20.B.2
Nama : M.Adek Taufiqqurrohman
BalasHapusKelas : 12 IPA 1
1.E.Hak asasi memperoleh pasangan
2.C.No 39 tahun 1999
3.E.Hak untuk hidup, hak wanita,hak anak
4.B.Undang-undang nomor 29 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5.D.Komisi perlindungan anak indonesia
6.B.Transparasi peradilan
7.A.UUD 1945
8.E.Mahkamah pidana internasional
9.C.Mendapat pengejaran dan mengembangkan budaya
10.D.Sindikat narkotika dan obat obatan terlarang
11.D.UU No 39 tahun 1999
12.B.Membentuk komnas ham dan pengadilan ham
13.E.28 I ayat 4
14.B.Pengadilan tinggi
15.A.Pengadilan militer
16.B.Tidak membayar pajak
17.C.31 ayat 2
18.D.Bersikap diskriminatif dalam menangani kasus ham
19.A.28
20.B.2
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusNama:Feby Cahya Andini
BalasHapusKelas:12IPA 1
1. e. Hak Asasi memperoleh pesangon
2. c. Nomor 39 Tahun 1999
3. e. Hak untuk hidup, Hak wanita, Hak anak
4. b. Undang-Undang No. 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5. d. Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia
6. b. Transparasi Peradilan
7. a. UUD 1945
8. e. Mahkamah Pidana Internasional
9. c. Mendapat Pengajaran dan Mengembangkan Kebudayaan
10. d. Sindikat Narkotika dan Obat-obatan terlarang
11. d. UU No. 39 tahun 1999
12. b. Membentuk Komnas HAM dan Pengadilan HAM
13. e. Pasal 28 I ayat 4
14. b. Pengadilan Tinggi
15. a. Pengadilan Militer
16. b. Tidak membayar pajak
17. c. 31 ayat 2
18. d. Bersikap diskriminatif dalam menangani kasus HAM
19. a. 28
20. b. 2
Revanza Satwika
BalasHapus12 IPA 1
Jawab:
1.E.Hak asasi memperoleh pasangan
2.C.No 39 tahun 1999
3.E.Hak untuk hidup, hak wanita,hak anak
4.B.Undang-undang nomor 29 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5.D.Komisi perlindungan anak indonesia
6.B.Transparasi peradilan
7.A.UUD 1945
8.E.Mahkamah pidana internasional
9.C.Mendapat pengejaran dan mengembangkan budaya
10.D.Sindikat narkotika dan obat obatan terlarang
11.D.UU No 39 tahun 1999
12.B.Membentuk komnas ham dan pengadilan ham
13.E.28 I ayat 4
14.B.Pengadilan tinggi
15.A.Pengadilan militer
16.B.Tidak membayar pajak
17.C.31 ayat 2
18.D.Bersikap diskriminatif dalam menangani kasus ham
19.A.28
20.B.2
Lucia Sabilla Haya
BalasHapus12 IPA 1
1. e. Hak Asasi memperoleh pesangon
2. c. Nomor 39 Tahun 1999
3. e. Hak untuk hidup, Hak wanita, Hak anak
4. b. Undang-Undang No. 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5. d. Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia
6. b. Transparansi Peradilan
7. a. UUD 1945
8. e. Mahkamah Pidana Internasional
9. c. Mendapat Pengajaran dan Mengembangkan Kebudayaan
10. d. Sindikat Narkotika dan Obat-obatan terlarang
11. d. UU No. 39 tahun 1999
12. b. Membentuk Komnas HAM dan Pengadilan HAM
13. e. Pasal 28 I ayat 4
14. b. Pengadilan Tinggi
15. a. Pengadilan Militer
16. b. Tidak membayar pajak
17. c. 31 ayat 2
18. d. Bersikap diskriminatif dalam menangani kasus HAM
19. a. 28
20. b. 2
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusNasywa Natasha Pambudi
BalasHapus12 IPA 1
.
1.E.Hak Asasi Memperoleh Pesangon
2.C.Nomor 39 Tahun 1999
3.E.Hak Untuk Hidup, Hak Wanita, Hak Anak
4.B.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5.D.Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia
6.B.Transparansi peradilan
7.A.UUD 1945
8.E.Mahkamah Pidana Internasional
9.C.Mendapat pengajaran dan mengembangkan kebudayaan
10.A.Genocida
11.D.UU No. 39 Tahun 1999
12.B.Membentuk Komnas HAM dan pengadilan HAM
13.E.Pasal 28 I ayat 4
14.B.Pengadilan Tinggi
15.A.Pengadilan Militer
16.B.tidak membayar pajak
17.C.31 ayat 2
18.D.Bersikap diskriminatif dalam menangani kasus HAM
19.A.28
20.B.2)
Gilang Ramadhan
BalasHapus12 IPA 1
1.E.Hak asasi memperoleh pasangan
2.C.No 39 tahun 1999
3.E.Hak untuk hidup, hak wanita,hak anak
4.B.Undang-undang nomor 29 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5.D.Komisi perlindungan anak indonesia
6.B.Transparasi peradilan
7.A.UUD 1945
8.E.Mahkamah pidana internasional
9.C.Mendapat pengejaran dan mengembangkan budaya
10.D.Sindikat narkotika dan obat obatan terlarang
11.D.UU No 39 tahun 1999
12.B.Membentuk komnas ham dan pengadilan ham
13.E.28 I ayat 4
14.B.Pengadilan tinggi
15.A.Pengadilan militer
16.B.Tidak membayar pajak
17.C.31 ayat 2
18.D.Bersikap diskriminatif dalam menangani kasus ham
19.A.28
20.B.2
rahmat aldo
BalasHapus12 ipa 1
1.)a.hak asasi memperoleh pasangan
2.)c.No 39 tahun 1999
3.)e..hak untuk hidup,hak wanita,hak anak
4.)b.Undang² Nomer 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5.)d.komisi perlindungan anak indonesia
6.)b.Transparasi peradilan
7.)a.UUD 1945
8.)e.mahkamah pidana internasional
9.)c.mendapat pengejaran dan mengembangkan budaya
10.)d.sindikat narkotika dan obat obatan terlarang
11.)d.UU NO 39 tahun 1999
12.)b.membentuk komnas ham dan pengadilan ham
13.)e.28 I ayat 4
14.)b.pengadilan tinggi
15.)a.pengadilan militer
16.)b.Tidak membayar pajak
17.)C.31 ayat 2
18.)d.Bersikap diskriminatif dalam menangani kasus Ham
19.)a.28
20.)b.2
Karovia Latifah
BalasHapus12 IPA 1
1. A. Hak Asasi memperoleh pesangon
2. C. Nomor 39 Tahun 1999
3. E. Hak untuk hidup, Hak wanita, Hak anak
4. B. Undang-Undang No. 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5. D. Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia
6. B. Transparasi Peradilan
7. A. UUD 1945
8. E. Mahkamah Pidana Internasional
9. C. Mendapat Pengajaran dan Mengembangkan Kebudayaan
10. A. Genocida
11. D. UU No. 39 tahun 1999
12. B. Membentuk Komnas HAM dan Pengadilan HAM
13. E. Pasal 28 I ayat 4
14. B. Pengadilan Tinggi
15. A. Pengadilan Militer
16. B. Tidak membayar pajak
17. C. 31 ayat 2
18. D. Bersikap diskriminatif dalam menangani kasus HAM
19. A. 28
20. B. 2).
Nama: Mutia Cahyaningtyas
BalasHapusKelas: 12 IPA 1
1.E.Hak asasi memperoleh pasangan
2.C.No 39 tahun 1999
3.E.Hak untuk hidup, hak wanita,hak anak
4.B.Undang-undang nomor 29 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5.D.Komisi perlindungan anak indonesia
6.B.Transparasi peradilan
7.A.UUD 1945
8.E.Mahkamah pidana internasional
9.C.Mendapat pengejaran dan mengembangkan budaya
10.A. Genocida
11.D.UU No 39 tahun 1999
12.B.Membentuk komnas ham dan pengadilan ham
13.E.28 I ayat 4
14.B.Pengadilan tinggi
15.A.Pengadilan militer
16.B.Tidak membayar pajak
17.C.31 ayat 2
18.D.Bersikap diskriminatif dalam menangani kasus ham
19.A.28
20.B.2
Nama: Anissa dinanti setiadi
BalasHapusKelas: 12 IPA 1
1.E.Hak asasi memperoleh pasangan
2.C.No 39 tahun 1999
3.E.Hak untuk hidup, hak wanita,hak anak
4.B.Undang-undang nomor 29 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5.D.Komisi perlindungan anak indonesia
6.B.Transparasi peradilan
7.A.UUD 1945
8.E.Mahkamah pidana internasional
9.C.Mendapat pengejaran dan mengembangkan budaya
10.A. Genocida
11.D.UU No 39 tahun 1999
12.B.Membentuk komnas ham dan pengadilan ham
13.E.28 I ayat 4
14.B.Pengadilan tinggi
15.A.Pengadilan militer
16.B.Tidak membayar pajak
17.C.31 ayat 2
18.D.bersikap deskriminatif dalam menangani kasus ham
19.A.28
20.B.2
Nama:M.Ari Ginanjar
BalasHapuskelas: 12 IPA 1
1.E.Hak asasi memperoleh pasangan
2.C.No 39 tahun 1999
3.E.Hak untuk hidup, hak wanita,hak anak
4.B.Undang-undang nomor 29 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5.D.Komisi perlindungan anak indonesia
6.B.Transparasi peradilan
7.A.UUD 1945
8.E.Mahkamah pidana internasional
9.C.Mendapat pengejaran dan mengembangkan budaya
10.D.Sindikat narkotika dan obat obatan terlarang
11.D.UU No 39 tahun 1999
12.B.Membentuk komnas ham dan pengadilan ham
13.E.28 I ayat 4
14.B.Pengadilan tinggi
15.A.Pengadilan militer
16.B.Tidak membayar pajak
17.C.31 ayat 2
18.D.Bersikap diskriminatif dalam menangani kasus ham
19.A.28
20.B.2
Trie choirunnisa dzilhaj
BalasHapusXII IPA 1
Nama: Anissa dinanti setiadi
Kelas: 12 IPA 1
1.E.Hak asasi memperoleh pasangan
2.C.No 39 tahun 1999
3.E.Hak untuk hidup, hak wanita,hak anak
4.B.Undang-undang nomor 29 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5.D.Komisi perlindungan anak indonesia
6.B.Transparasi peradilan
7.A.UUD 1945
8.E.Mahkamah pidana internasional
9.C.Mendapat pengejaran dan mengembangkan budaya
10.A. Genocida
11.D.UU No 39 tahun 1999
12.B.Membentuk komnas ham dan pengadilan ham
13.E.28 I ayat 4
14.B.Pengadilan tinggi
15.A.Pengadilan militer
16.B.Tidak membayar pajak
17.C.31 ayat 2
18.D.bersikap deskriminatif dalam menangani kasus ham
19.A.28
20.B.2
Trie choirunnisa dzilhaj
HapusXII IPA 1
1.E.Hak asasi memperoleh pasangan
2.C.No 39 tahun 1999
3.E.Hak untuk hidup, hak wanita,hak anak
4.B.Undang-undang nomor 29 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5.D.Komisi perlindungan anak indonesia
6.B.Transparasi peradilan
7.A.UUD 1945
8.E.Mahkamah pidana internasional
9.C.Mendapat pengejaran dan mengembangkan budaya
10.A. Genocida
11.D.UU No 39 tahun 1999
12.B.Membentuk komnas ham dan pengadilan ham
13.E.28 I ayat 4
14.B.Pengadilan tinggi
15.A.Pengadilan militer
16.B.Tidak membayar pajak
17.C.31 ayat 2
18.D.bersikap deskriminatif dalam menangani kasus ham
19.A.28
20.B.2