Sistem Peradilan di Indonesia

Assalamualaikum Hai anak anak ku Kelas XI IPA 2 & 6

KD. 3.3 Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tujuan Pembelajaran :

Berdasarkan Kompetensi Dasar maka siswa diharapkan dapat 

• menjelaskan sistem peradilan di Indonesia

Ibu ingatkan kepada kalian jangan lupa diawali dengan berdoa terlebih dahulu.
Dan jangan lupa setiap hari mengawali aktifitas kalian dengan sholat dhuha. Dilanjutkan dengan sholat 5 waktu.

    Hukum diciptakan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai dan tentram. Agar hukum dapat berjalan efektif maka perlu diadakan penegakkan hukum. Penegakkan hukum disini juga termasuk pemberian hukuman atau sanksi (pidana ataupun perdata) bagi pelanggar hukum. Untuk itu dibutuhkan lembaga penegak hukum dan pejabat hukum. 

Lembaga penegak hukum yang ada adalah sebagai berikut :

1. Badan Kehakiman yang meliputi Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga peradilan di bawahnya

2. Kejaksaan

3. Kepolisian

1. Lembaga Peradilan

    Lembaga peradilan (pengadilan) adalah badan atau organ yang melaksanakan peradilan. Lembaga Peradilan mempunyai tugas menjalankan peradilan dengan seadil-adilnya.

Tugas pokok badan-badan peradilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang melanggar hukum dan diajukan kepadanya.

2. Kejaksaan Agung

    Kejaksaan RI adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan

dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden.

 

Sistem Peradilan di Indonesia

Assalamualaikum Hai anak anak ku Kelas XI IPA 5 & IPS 2

KD. 3.3 Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tujuan Pembelajaran :

Berdasarkan Kompetensi Dasar maka siswa diharapkan dapat 

• menjelaskan sistem peradilan di Indonesia

Ibu ingatkan kepada kalian jangan lupa diawali dengan berdoa terlebih dahulu.
Dan jangan lupa setiap hari mengawali aktifitas kalian dengan sholat dhuha. Dilanjutkan dengan sholat 5 waktu.

    Hukum diciptakan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai dan tentram. Agar hukum dapat berjalan efektif maka perlu diadakan penegakkan hukum. Penegakkan hukum disini juga termasuk pemberian hukuman atau sanksi (pidana ataupun perdata) bagi pelanggar hukum. Untuk itu dibutuhkan lembaga penegak hukum dan pejabat hukum. 

Lembaga penegak hukum yang ada adalah sebagai berikut :

1. Badan Kehakiman yang meliputi Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga peradilan di bawahnya

2. Kejaksaan

3. Kepolisian

1. Lembaga Peradilan

    Lembaga peradilan (pengadilan) adalah badan atau organ yang melaksanakan peradilan. Lembaga Peradilan mempunyai tugas menjalankan peradilan dengan seadil-adilnya.

Tugas pokok badan-badan peradilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang melanggar hukum dan diajukan kepadanya.

2. Kejaksaan Agung

    Kejaksaan RI adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan

dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden.

 

Peran Masyarakat Dalam Perlindungan dan Penegakkan Hukum di Indonesia

  Assalamualaikum wr. wb. Materi Kelas XII IPA1

KD.3.2 Mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakkan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian

Tujuan Pebelajaran :

Setelah mempelajari Bab ini, diharapkan siswa dapat mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakkan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian

Ibu ingatkan kepada kalian jangan lupa diawali dengan berdoa terlebih dahulu.

Dan jangan lupa setiap hari mengawali aktifitas kalian dengan sholat dhuha. Dilanjutkan dengan sholat 5 waktu.

Silahkan kalian pelajari dan pahami materi ini selanjutnya kalian kerjakan tugas nya

Latihan 4.2

1. Menurutmu, apa pentingnya peran masyarakat untuk penegakkan hukum ?

2. Jika masyarakat mesti berperan dalam perlindungan hukum, lalu apa fungsi penegak 

    hukum ?

3. Mengapa sikap sadar hukum harus dipupuk dan terus dibina ?

Sistem Peradilan di Indonesia

 

 Assalamualaikum Hai anak anak ku Kelas XI IPA 3

KD. 3.3 Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tujuan Pembelajaran :

Berdasarkan Kompetensi Dasar maka siswa diharapkan dapat 

• menjelaskan sistem peradilan di Indonesia

Ibu ingatkan kepada kalian jangan lupa diawali dengan berdoa terlebih dahulu.
Dan jangan lupa setiap hari mengawali aktifitas kalian dengan sholat dhuha. Dilanjutkan dengan sholat 5 waktu.

    Hukum diciptakan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai dan tentram. Agar hukum dapat berjalan efektif maka perlu diadakan penegakkan hukum. Penegakkan hukum disini juga termasuk pemberian hukuman atau sanksi (pidana ataupun perdata) bagi pelanggar hukum. Untuk itu dibutuhkan lembaga penegak hukum dan pejabat hukum. 

Lembaga penegak hukum yang ada adalah sebagai berikut :

1. Badan Kehakiman yang meliputi Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga peradilan di bawahnya

2. Kejaksaan

3. Kepolisian

1. Lembaga Peradilan

    Lembaga peradilan (pengadilan) adalah badan atau organ yang melaksanakan peradilan. Lembaga Peradilan mempunyai tugas menjalankan peradilan dengan seadil-adilnya.

Tugas pokok badan-badan peradilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang melanggar hukum dan diajukan kepadanya.

2. Kejaksaan Agung

    Kejaksaan RI adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan

dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Sistem Peradilan di Indonesia

 Assalamualaikum Hai anak anak ku Kelas XI IPA 1 & IPS 1

KD. 3.3 Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tujuan Pembelajaran :

Berdasarkan Kompetensi Dasar maka siswa diharapkan dapat 

• menjelaskan sistem peradilan di Indonesia

Ibu ingatkan kepada kalian jangan lupa diawali dengan berdoa terlebih dahulu.
Dan jangan lupa setiap hari mengawali aktifitas kalian dengan sholat dhuha. Dilanjutkan dengan sholat 5 waktu.

    Hukum diciptakan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai dan tentram. Agar hukum dapat berjalan efektif maka perlu diadakan penegakkan hukum. Penegakkan hukum disini juga termasuk pemberian hukuman atau sanksi (pidana ataupun perdata) bagi pelanggar hukum. Untuk itu dibutuhkan lembaga penegak hukum dan pejabat hukum. 

Lembaga penegak hukum yang ada adalah sebagai berikut :

1. Badan Kehakiman yang meliputi Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga peradilan di bawahnya

2. Kejaksaan

3. Kepolisian

1. Lembaga Peradilan

    Lembaga peradilan (pengadilan) adalah badan atau organ yang melaksanakan peradilan. Lembaga Peradilan mempunyai tugas menjalankan peradilan dengan seadil-adilnya.

Tugas pokok badan-badan peradilan adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang melanggar hukum dan diajukan kepadanya.

2. Kejaksaan Agung

    Kejaksaan RI adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan

Peran Masyarakat Dalam Penerapan & Penegakkan Hukum di Indonesia

  Assalamualaikum wr. wb. Materi Kelas XII IPA 3

KD.3.2 Mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakkan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian

Tujuan Pebelajaran :

Setelah mempelajari Bab ini, diharapkan siswa dapat mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakkan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian

Ibu ingatkan kepada kalian jangan lupa diawali dengan berdoa terlebih dahulu.

Dan jangan lupa setiap hari mengawali aktifitas kalian dengan sholat dhuha. Dilanjutkan dengan sholat 5 waktu.

Silahkan kalian pelajari dan pahami materi ini selanjutnya kalian kerjakan tugas nya

Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia

Coba kalian bayangkan, apa jadinya jika di dalam keluarga tidak ada aturan, di sekolah tidak ada tata tertib, di lingkungan masyarakat tidak ada norma-norma sosial, dan di negara tidak ada hukum atau undang-undang? Apa ya yang akan terjadi? Kekacauan di semua lini kehidupan bermasyarakat maupun bernegara?

Apapun itu, penegakan hukum tak dimungkiri menjadi sangat penting untuk ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga bisa menciptakan keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat maupun negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu ada upaya dalam melakukan proses perlindungan dan penegakan hukum. Ini berlaku pula di Indonesia.

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar. Dimana, penegakan hukum ini dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku.

Sistem Hukum di Indonesia

 Assalamualaikum Hai anak anak ku Kelas XI IPA 4 & IPS 3

KD. 3.3 Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tujuan Pembelajaran :

Berdasarkan Kompetensi Dasar maka siswa diharapkan dapat 

• menyebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

Ibu ingatkan kepada kalian jangan lupa diawali dengan berdoa terlebih dahulu.
Dan jangan lupa setiap hari mengawali aktifitas kalian dengan sholat dhuha. Dilanjutkan dengan sholat 5 waktu.

Indonesia sebagai Negara Hukum

Di Indonesia, istilah negara hukum secara konstitusional telah disebutkan pada UUD 1945. Penggunaan istila negara hukum mempunyai perbedaan antara sesudah dilakukan amandemen dan sebelum dilakukan amandemen.

Sebelum amandemen UUD 1945, yang berbunyi bahwa "Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum". Sedangkan setelah dilakukannya amandemen UUD 1945 yaitu "Negara Indonesia adalah negara hukum."

Istilah negara tersebut dimuat dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3). Meskipun ada perbedaan UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen pada hakikatnya keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu menjadikan Negara Indonesia sebagai negara hukum.