Sistem Pemerintahan Indonesia sebelum amandemen UUD NRI 1945

Materi PKN Kelas XI IPA 2

Sistem Pemerintahan Indonesia sebelum amandeman UUD NRI 1945 sebagai berikut :

1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.
2. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi
3. Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan bernama "Majelis Permusyawaratan Rakyat", sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia
4. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah MPR
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat
6. Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk Undang-undang dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara.
7. Menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Rakyat melainkan bertanggung jawab kepada Presiden
8. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas
9. DPR tidak bisa dibubarkan oleh Presiden

Sistem Pemerintahan Indonesia setelah amandemen UUD NRI 1945 sebagai berikut :

1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik.
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui Pemilihan Umum.
3. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan dibantu seorang wakil Presiden. Presiden dan wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung.
4. Presiden dan atau wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR.
5. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat
6. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
7. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah.
8. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
9. Kekuasaan Kehakiman (Yudikatif) dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

Sistem Pemerintahan Indonesia sebelum amandemen UUD NRI 1945

Materi PKN  Kelas IPS 1 & 2

Sistem Pemerintahan Indonesia sebelum amandeman UUD NRI 1945 sebagai berikut :

1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.
2. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi
3. Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan bernama "Majelis Permusyawaratan Rakyat", sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia
4. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah MPR
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat
6. Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk Undang-undang dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara.
7. Menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Rakyat melainkan bertanggung jawab kepada Presiden
8. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas
9. DPR tidak bisa dibubarkan oleh Presiden

Sistem Pemerintahan Indonesia setelah amandemen UUD NRI 1945 sebagai berikut :

1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik.
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui Pemilihan Umum.
3. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan dibantu seorang wakil Presiden. Presiden dan wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung.
4. Presiden dan atau wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR.
5. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat
6. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
7. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah.
8. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
9. Kekuasaan Kehakiman (Yudikatif) dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

Sistem Pemerintahan Indonesia sebelum amandemen UUD NRI 1945

Materi PKN Kelas XI IPA 4 & 5

Sistem Pemerintahan Indonesia sebelum amandeman UUD NRI 1945 sebagai berikut :

1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.
2. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi
3. Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan bernama "Majelis Permusyawaratan Rakyat", sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia
4. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah MPR
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat
6. Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk Undang-undang dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara.
7. Menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Rakyat melainkan bertanggung jawab kepada Presiden
8. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas
9. DPR tidak bisa dibubarkan oleh Presiden

Sistem Pemerintahan Indonesia setelah amandemen UUD NRI 1945 sebagai berikut :

1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik.
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui Pemilihan Umum.
3. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan dibantu seorang wakil Presiden. Presiden dan wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung.
4. Presiden dan atau wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR.
5. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat
6. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
7. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah.
8. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
9. Kekuasaan Kehakiman (Yudikatif) dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

Sistem Pemerintahan Indonesia sebelum amandemen UUD NRI 1945

Materi PKN Kelas XI IPA 1 & 3

Sistem Pemerintahan Indonesia sebelum amandeman UUD NRI 1945 sebagai berikut :

1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.
2. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi
3. Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan bernama "Majelis Permusyawaratan Rakyat", sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia
4. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah MPR
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat
6. Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk Undang-undang dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara.
7. Menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Rakyat melainkan bertanggung jawab kepada Presiden
8. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas
9. DPR tidak bisa dibubarkan oleh Presiden

Sistem Pemerintahan Indonesia setelah amandemen UUD NRI 1945 sebagai berikut :

1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik.
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui Pemilihan Umum.
3. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan dibantu seorang wakil Presiden. Presiden dan wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung.
4. Presiden dan atau wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR.
5. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat
6. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
7. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah.
8. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
9. Kekuasaan Kehakiman (Yudikatif) dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

Persatuan & Kesatuan Bangsa dalam NKRI

Materi PKN Kelas XII IPA 1,2,3,4,7,8

Materi kita pada hari adalah :

• Makna Persatuan dan Kesatuan Bangsa
• Prinsip-prinsip Persatuan & Kesatuan

Tugas kalian membuat poster tentang menjaga persatuan dan kesatuan dengan pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mencegah serta menangani Pandemi COVID19.

Persatuan & Kesatuan Bangsa dalam NKRI

Materi PKN Kelas XI IPA 2

Materi kita pada hari adalah :

• Makna Persatuan dan Kesatuan Bangsa
• Prinsip-prinsip Persatuan & Kesatuan

Tugas kalian membuat poster tentang menjaga persatuan dan kesatuan dengan pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mencegah serta menangani Pandemi COVID19.

Persatuan & Kesatuan Bangsa dalam NKRI

Materi PKN Kelas XI IPS 1 & 2

Materi kita pada hari adalah :

• Makna Persatuan dan Kesatuan Bangsa
• Prinsip-prinsip Persatuan & Kesatuan

Tugas kalian membuat poster tentang menjaga persatuan dan kesatuan dengan pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mencegah serta menangani Pandemi COVID19.

Persatuan & Kesatuan Bangsa dalam NKRI

Materi PKN Kelas XI IPA 4 & 5

Materi kita pada hari adalah :

• Makna Persatuan dan Kesatuan Bangsa
• Prinsip-prinsip Persatuan & Kesatuan

Tugas kalian membuat poster tentang menjaga persatuan dan kesatuan dengan pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mencegah serta menangani Pandemi COVID19.

Persatuan & Kesatuan Bangsa dalam NKRI

Materi PKN Kelas XI IPA 1 & 3

Materi kita pada hari adalah :

• Makna Persatuan dan Kesatuan Bangsa
• Prinsip-prinsip Persatuan & Kesatuan

Tugas kalian membuat poster tentang menjaga persatuan dan kesatuan dengan pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mencegah serta menangani Pandemi COVID19.

Latihan soal-soal kelas XII IPA / IPS

Materi PKN Kelas XII IPA 1,2,3,4,7,8

                                                         PEMERINTAH   PROVINSI  LAMPUNG  

                                                   DINAS   PENDIDIKAN   DAN    KEBUDAYAAN

                                              MUSYAWARAH  KERJA  KEPALA  SEKOLAH   SMA

                                                     PENILAIAN  AKHIR   SEMESTER   GANJIL

                                                            TAHUN  PELAJARAN  2019/2020

 

MATA  PELAJARAN       :  PKN                                                                       HARI       :

KELAS                              :  XII  (DUA BELAS )                                             PUKUL    :

PROGRAM                       : IPA / IPS                                                                WAKTU   : 90  MENIT

Petunjuk  :  1.Bacalah  soal dengan teliti  sebelum  anda  menjawabnya

                     2. Kerjakan  semua  soal pada lembar jawaban yang disediakan dengan menghitamkan     

                         Jawaban  yang benar   ( huruf  A,B,C,D  atau E )

                                          

  

1.       Hak asasi manusia adalah hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang  Maha Esa. Pernyataan yang benar berdasarkan pengertian HAM tersebut adalah ......

a.      Hak asasi manusia bersifat fundamental yaitu merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa

b.      Hak asasi manusia bersifat kodrati karena sangat berarti bagi kehidupan manusia

c.       Pemerintah dapat memonopoli hak rakyat karena pemerintah adalah wakil rakyat

d.      Setiap orang berhak memenuhi hak asasinya secara mutlak

e.      Hak asasi manusia tidak dapat dicabut oleh siapapun

2.       Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain,

kecuali .......

a.       Hakiki

b.      Universal

c.       Tidak dapat dicabut

d.      Tidak dapat dibagi

e.       Fleksibel

3.       Berikut yang bukan merupakan hak asasi manusia adalah ........

a.      Bill of Rights

b.      Property Rights

c.       Personal Rights

d.      Procedural Rights

e.      Political Rights

4.       Salah satu hak alamiah manusia menurut John Locke adalah hak untuk ......

a.        Mendapatkan bantuan dari pemerintah

b.       Mendapatkan tempat tinggal yang layak

c.        Mendapatkan pekerjaan yang layak

d.       Hidup

e.       Mendapatkan pendidikan

5.       Berikut yang bukan merupakan jenis hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijamin

        pemenuhannya, baik oleh negara atau setiap warga negara adalah .....

a.          Hak untuk meneruskan keturunan

b.         Hak untuk mendapatkan pendidikan

c.          Hak untuk mendapatkan kesehatan

d.         Hak untuk mendapatkan pekerjaan

e.          Melindungi  hak asasi orang lain

6.       Perbuatan yang dilakukan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama disebut .....

a.      Kejahatan Genosida

b.      Kejahatan kemanusiaan

c.       Penganiayaan

d.      Penyiksaan

e.      Diskriminasi

7.       Salah satu faktor Internal penyebab pelanggaran HAM adalah ......

a.        Sikap mementingkan kepentingan umum

b.       Rendahnya sikap toleransi

c.        Lemahnya fungsi lembaga-lembaga penegak hukum

d.       Tingginya kesadaran HAM

e.       Penyalahgunaan kekuasaan

8.       Hak asasi manusia tidak dapat dibagi, artinya .....

a.        Tidak dapat diambil atau diserahkan

b.       Selalu bertambah sesuai tuntutan zaman

c.        Semua orang berhak mendapatkan semua hak, meliputi hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya

d.       Berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya

e.       Sudah ada sejak lahir

9.       Cermati beberapa penyataan berikut !

1)      Mengerjakan dan mengumpulkan pekerjaan rumah

2)      Belajar secara rutin

3)      Tidak terlambat ke sekolah

Hal – hal tersebut merupakan bentuk upaya pencegahan.... warga negara.

a.       Pelaksanaan hak

b.      Pelaksanaan kewajiban

c.       Pelanggaran hak

d.      Pengingkaran kewajiban

e.      Pelaksanaan hak dan kewajiban

10.   Setiap manusia memiliki kewajiban dasar manusia berbanding lurus dengan pelaksanaan HAM. Ketentuan tersebut berarti ......

a.       Jika kewajiban dasar manusia terlaksana dengan baik pelaksanaan HAM berjalan kurang maksimal

b.      Jika kewajiban dasar manusia terlaksana dengan baik pelaksanaan HAM akan berjalan dengan baik pula

c.       Pemenuhan hak asasi manusia harus didahulukan dari pada pemenuhan kewajiban dasar manusia

d.      Pemenuhan hak asasi manusia menjadi syarat terlaksananya kewajiban dasar manusia

e.      Hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia menjadi kunci penegakan HAM

11.    Pelaksanaan hak asasi manusia tidak dapat dilakukan secara mutlak karena ...

a.       HAM merupakan hak dasar atau hak pokok sebagai Anugerah Tuhan Yang Maha Esa

b.      Pelaksanaan HAM tidak diatur ole Undang – undang Reepublik Indonesia

c.       Pelaksanaan HAM harus disertai pelaksanaan kewajiban asasi

d.      Pelaksanaan HAM sesuai dengan kecakapan hukum

e.       Pelaksanaan HAM dibatasi oleh hak-hak orang lain

12.   Keharusan melaksanakan sesuatu berdasarkan norma disebut ......

a.       Hak kelompok

b.      Hak asasi

c.       Kewajiban golongan

d.      Kewajiban asasi manusia

e.      Kewajiban RAS

13.   Salah satu upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakkan HAM di Indonesia adalah dibuatnya peraturan perundang – undangan tentang HAM yang diatur dalam ......

a.       Keppres No. 181 Tahun 1998

b.      Undang-Undang No. 26 Tahun 2000

c.       Keppres  No. 129 Tahun 1998

d.      Undang -undang  No. 39 Tahun 1999

e.      Undang-undang No. 5 Tahun 1998

14.   Periode 1966-1998                  Berikut yang bukan merupakan penjelasan HAM pada periode ini adalah .......

a.       Adanya hak uji material yang diberikan kepada Mahkamah Agung

b.      Produk hukum yang bersifat restriktif (membatasi) HAM

c.       Pembentukn  lembaga penegakan HAM

d.      Pembatasan hak sipil dan hak politik warga negara

e.      HAM dianggap produk pemikiran Barat dan dianggap tidak sesuai dengan Pancasila

15.   I.      Hak menjadi  warga negara

II.     Hak untuk memilih dan dipilih

III.    Hak kebebasan masuk dan mengikuti organisasi

IV.    Kebebasan untuk masuk / mendirikan partai politik

V.     Hak untuk  berkumpul dan berserikat

VI.    Hak untuk mendapatkan peradilan

Hak asasi politik ditunjukkan oleh nomor ......

a.       I, II, III, dan IV

b.      I, III, IV, dan V

c.       II, III, IV, dan V

d.      II, IV, V, dan VI

e.      III, IV, V, dan VI

16.   Sikap berikut yang merupakan wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah ......

a.      Bertoleransi  terhadap perbedaan dalam masyarakat

b.      Berusaha mempengaruhi  teman dalam mengambil keputusan musyawarah

c.       Mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan negara

d.      Mengutamakan pemenuhan hak sebelum melaksanakan kewajiban

e.      Menuntut pemenuhan hak tanpa mempertimbangkan hak asasi orang lain

17.   Berikut ini bukan merupakan tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran HAM, yaitu ....

a.      Menjatuhkan hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap HAM

b.      Penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat

c.       Peningkatan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakkan HAM yang dilakukan oleh pemerintah

d.      Peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah

e.      Penegakkan supremasi hukum dan demokrasi

18.   Salah satu bentuk pelanggaran HAM ringan adalah ......

a.       Membunuh anggota kelompok

b.      Memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa

c.       Memindahkan secara paksa anak – anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain

d.      Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok

e.       Kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan

19.   Pemerintah membentuk pengadilan hak asasi manusia sebagai upaya melindungi  hak asasi  warga negaranta yang dituangkan dalam ......

a.       UU No.39 Tahun 1999

b.      UU No.26 Tahun 2000

c.       TAP MPR No.XVII / MPR/ 1998

d.      UU No.32 Tahun 2000

e.      UU No.23 Tahun 2000

20.   Deklarasi  ini berisi pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia yang terdiri atas 10 pasal dan disusun tahun 1948. Deklarasi tersebut adalah .....

a.       Bill of Rights

b.      Petition of Rights

c.       Universal  Declaration of  Human Rights

d.      Declarations  of  Independence

e.      Declarations  Des Droits de L’homme et du Citoyen

21.   Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD merupakan  bunyi  dari ......

a.       UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1

b.      UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2

c.       UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3

d.      UUD 1945 Pasal 2 Ayat 1

e.      UUD 1945 Pasal 2 Ayat 2

22.    Dilaksanakannya kebebasan yang dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain merupakan salah satu ciri Demokrasi ......

a.      Pancasila

b.      Liberal

c.       Terpimpin

d.      Komunis

e.      Otoriter

23.   Demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi dan individunya diberi kebebasan yang luas merupakan salah satu ciri Demokrasi ......

a.       Pancasila

b.      Liberal

c.       Terpimpin

d.      Komunis

e.      Otoriter

24.   Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali kepada RIS selambat lambatnya pada tanggal 30 Desember  1949 merupakan salah satu  keputusan pokok ......

a.       Perjanjian Linggarjati

b.      Perjanjian Renville

c.       Konferensi  Meja Bundar

d.      Perjanjian Roem Royen

e.      Proklamasi Kemerdekaan

25.   Berikut pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam periode 1959-1965 adalah ......

a.       Konsitusi RIS menentukan bentuk negara serikat yang terbagi dalam 16 negara bagian yaitu 7 negara bagian dan 9 buah satuan kenegaraan

b.      Kekuasaan eksekutif yang semula dijalankan oleh Presiden beralih ke tangan menteri sebagai konsekuensi dari dibentuknya sistem pemerintahan parlemeter

c.       Perubahan sistem pemerintahan dari presidensil menjadi parlementer

d.      Kedaulatan rakyat  diserahkan kepada sistem multipartai sehingga muncul beragam partai yang hasilnya suara rakyat terpecah dalam banyak partai

e.       Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup dan usulan prinsip Nasakom untuk melanggengkan kedudukan Presiden sebagai pemimpin besar revolusi

26.   Salah satu nilai Demokrasi menurut  Hendry B. Mayo, yaitu .....

a.      Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur

b.      Menyelesaikan perselisihan dengan cepat

c.       Menjamin terselenggaranya perubahan secara rusuh

d.      Menolong dan mencegah tumbuhnya pemerintah oleh kaum otokrat yang kejam dan licik

e.      Menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga negaranya daripada alternatif lain yang memungkinkan

27.   Dalam teori dan praktek politik Demokrasi , masalah yang sangat penting dalam menerapkan sistem politik Demokrasi adalah .......

a.       Memaksakan pendapat dalam pengambilan keputusan

b.      Menjunjung  tinggi   tingkat persamaan

c.       Menjaga antara hak dan kewajiban

d.      Membudayakan sikap baik dan adil

e.      Mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional

28.   Sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan terjadi hal – hal berikut, kecuali ......

a.       Rakyat memiliki persamaan di depan hukum

b.      Rakyat berkesempatan untuk berpatisipasi dalam pembuatan keputusan

c.       Rakyat mendapatkan tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang memadai

d.      Rakyat tidak diberi kesempatan  yang sama dalam mengelola  barang /  jasa

e.      Rakyat memiliki kebebasan yang bertanggung jawab

29.   Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Merupakan bunyi dalam UUD 1945 pasal ......

a.       28

b.      28H ayat 1

c.       28J ayat 1

d.      28G ayat 2

e.      28F

30.   Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Merupakan bunyi dalam UUD 1945 pasal ......

a.       30 ayat 1

b.      30 ayat 2

c.       31 ayat 1

d.      31 ayat 2

e.      31 ayat 3

31.   Sebagai seorang Bupati, Pak Andi selalu melibatkan masyarakat umum, komunitas dan organisasi pemuda dalam rapat pembahasan rencana pembangunan wilayah. Setiap masyarakat,  komunitas, dan organisasi  pemuda tersebut  diberikan  kesempatan untuk  menyampaikan  pendapat mengenai rencana pembangunan wilayah agar lebih baik. Uraian tersebut mencerminkan adanya praktik Demokrasi .......

a.       Tidak Langsung

b.      Perwakilan

c.       Langsung

d.      Materiil

e.      Formal

32.   Lengsernya Presiden Abdurrahman Wahid disebabkan oleh ......

a.       Terjerat hukuman pidana

b.      Dicabutnya mandat oleh MPR

c.       Masa jabatan yang telah habis

d.      Terlibat kasus yang merugikan negara

e.      Mengundurkan diri karena sakit yang berkepanjangan

33.   Perhatikan hal-hal berikut :

1)      Demokrasi  Independen

2)      Demokrasi  Pancasila

3)      Demokrasi Terpimpin

4)      Demokrasi Parlementer

5)      Demokrasi Presidensial

Tiga model demokrasi yang pernah diterapkan Indonesia ditunjukkan oleh nomor ......

a.       1), 2), dan  3)

b.      1), 2), dan  5)

c.       1), 4), dan  5)

d.      2), 3), dan  4)

e.      3), 4), dan  5)

34.   Seorang pengendara sepeda motor yang menerobos lampu merah merupakan salah satu bentuk ....... sebagai warga negara

a.       Pelaksanaan hak

b.      Pelaksanaan kewajiban

c.       Pelanggaran hak

d.      Pengingkaran kewajiban

e.      Pelaksanaan hak dan kewajiban

35.   Contoh dibawah ini yang merupakan pelanggaran HAM berat yaitu .......

a.       Pelanggaran lalu lintas

b.      Pencemaran nama baik

c.       Pembunuhan dan perampokan

d.      Kelalaian dalam pemberian kesehatan

e.      Pencemaran lingkungan yang disengaja    

36.   Kehidupan berdemokrasi  pada era reformasi mengalami kemajuan  yaitu .......

a.       Pemerintah bersih dan tanpa kesalahan

b.      Pelaksanaan pemilu bebas dari kecurangan

c.       Orang bebas berunjuk rasa tanpa memperhatikan aturan

d.      Kebebasan warga negara dalam kehidupan sangat terjamin

e.      Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sudah tidak ada lagi

37.   Berikut yang bukan merupakan contoh perilaku demokrasi di lingkungan sekolah adalah ......

a.       Pemilihan ketua Osis dan wakil Osis melalui voting

b.      Rapat pembahasan class meeting dengan melibatkan perwakilan tiap-tiap kelas

c.       Menyelesaikan konflik antar siswa dengan cara berdiskusi bersama orang tua siswa / wali

d.      Mementingkan kepentingan sekolah yang bertujuan meningkatkan prestasi sekolah

e.      Mengesampingkan pendapat siswa / perwakilan kelas lain dan mengutamakan pendapat kelas tertentu

38.   Berikut yang bukan tuntutan dalam persamaan hak suara adalah .......

a.      Setiap orang dipengaruhi dalam menentukan pilihannya

b.      Setiap suara diberikan nilai yang sama ketika diadakan perhitungan

c.       Setiap individu harus mempunyai akses yang pantas ke tempat pemilihan

d.      Setiap individu harus mempunyai akses yang mudah ke tempat pemilihan

e.      Setiap orang diberikan kebebasan dalam menentukan pilihan sesuai dengan keinginannya

39.   Berakhirnya Orde Baru ditandai dengan pengunduran  diri  Presiden Soeharto pada tanggal .......

a.       12 Mei 1989

b.      12 Mei 1998

c.       21 Mei 1989

d.      21 Mei 1998

e.      31 Mei 1998

40.   Apabila seorang warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri maka pengadilan Indonesia yang berwenang mengadili  ialah ......

a.       Mahkamah Agung

b.      Pengadilan negeri yang ditempatkan di kedutaan besar di negara yang bersangkutan

c.       Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

d.      Pengadilan Negeri asal tempat tinggal pelaku tindak pidana

e.      Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat

41.   Lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah .......

a.       DPR

b.      Mahkamah Konstitusi

c.       Komisi Yudisial

d.      Mahkamah Agung

e.      Presiden

42.   Upaya yang  tegas dan bersifat refresif yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia antara lain adalah ......

a.       Menanamkan kesadaran bahwa korupsi merupkan perbuatan yang tercela

b.      Mengucilkan para pelaku korupsi

c.       Mengawasi para penegak hukum

d.      Menindak sesuai dengan prosedur yang berlaku

e.      Membentuk lembaga yang dapat mencegah korupsi

43.   Lembaga yang berperan menjaga kehormatan dan keluhuran hakim dan penegak kode etik peradilan adalah ......

a.      Komisi Yudisial

b.      Mahkamah Agung

c.       Mahkamah Konstitusi

d.      Hakim Agung

e.      Kejaksaan Agung

44.   Rita dan Doni menikah lebih dari 10 tahun, tetapi belum memperoleh keturunan. Mereka kemudian melakukan adopsi. Tindakan mereka termasuk dalam hukum .......

a.      Perdata

b.      Pidana

c.       Dagang

d.      Intergentil

e.      Tata Negara

45.   Berikut ini bukan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah ......

a.       Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum

b.      Menguji  UU terhadap UUD

c.       Memutuskan pembubaran partai politik

d.      Memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara

e.       Mengadili pimpinan lembaga negara dan Presiden atau Wakil Presiden

46.   Peradilan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di daerah hukumnya dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan sewajarnya yaitu .......

a.       Peradilan Tata Usaha Negara

b.       Peradilan Negeri

c.       Peradilan Agama

d.      Peradilan Tinggi

e.      Peradilan Militer

47.   Hukum adalah himpunan petunjuk hidup ( perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat , dan seharusnya ditati oleh masyarakat yang bersangkutan  oleh karena pelanggaran  petunjuk hidup tersebut dapat  menimbulkan  tindakan dari pihak pemerintah. Pengertian hukum tersebut diungkapkan oleh .....

a.       Immanuel  Kant

b.      S.M.Amin, SH

c.       J.C.T. Simorangkir

d.      Mochtar Kusumaatmadja

e.       E. Utrecht

48.   Yang bertugas memeriksa, mengadili, memutuskan pendapat DPR tentang Presiden dan Wakil Presiden yang melanggar hukum adalah ......

a.       DPA

b.      MPR

c.       DPR

d.      Mahkamah Agung

e.       Mahkamah Konstitusi

49.   Ius Constitutum adalah hukum yang .......

a.      Berlaku sekarang bagi masyarakat tertentu

b.      Berlaku umum dalam suatu negara

c.       Memuat perintah dan larangan

d.      Hanya berlaku bagi orang tertentu

e.      Mengatur  cara melaksanakan aturan

50.   Pendapat para ahli / sarjana hukum terkemuka dinamakan .......

a.       Yurisprudensi

b.      Doktrin

c.       Kebiasaan

d.      Traktat

e.      Justifikasi